Yurisdiksi ICC: Kejahatan Apa Saja yang Dapat Diadili?

Berdasarkan dokumen pendiriannya, Statuta Roma, ICC memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengadili individu (bukan negara) yang diduga bertanggung jawab atas empat kejahatan inti. Memahami definisi dan cakupan dari keempat kejahatan ini adalah kunci untuk mengerti peran dan batasan dari mahkamah itu sendiri.

1. Genosida (Genocide)

Dianggap oleh banyak pihak sebagai “kejahatan dari segala kejahatan,” genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan niat spesifik untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.

Unsur niat (intent) adalah yang paling krusial dan paling sulit dibuktikan dalam kasus genosida. Jaksa tidak hanya harus membuktikan bahwa tindakan kejahatan telah terjadi, tetapi juga bahwa tindakan tersebut dimotivasi oleh niat untuk melenyapkan kelompok tertentu. Tindakan yang termasuk dalam genosida meliputi:

Membunuh anggota kelompok.

Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok.

Sengaja menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan kehancuran fisik kelompok.

Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.

Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.

2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity)

Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup serangkaian tindakan mengerikan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

Yang membedakan kejahatan ini dari tindak pidana biasa adalah skala dan konteksnya. Sebuah pembunuhan tunggal adalah tragedi, tetapi ketika pembunuhan itu adalah bagian dari kebijakan negara atau organisasi untuk menargetkan warga sipil, ia menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini dapat terjadi baik di masa perang maupun di masa damai.

Beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori ini adalah:

Pembunuhan dan pemusnahan.

Perbudakan dan perbudakan seksual.

Deportasi atau pemindahan paksa penduduk.

Penyiksaan.

Pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.

Kejahatan apartheid.

Penghilangan paksa.

3. Kejahatan Perang (War Crimes)

Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum perang (hukum humaniter internasional) yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata, baik internasional maupun internal (perang saudara). Hukum perang, yang sebagian besar diatur dalam Konvensi Jenewa, menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pertempuran, dengan tujuan utama melindungi mereka yang tidak ikut serta dalam pertempuran (warga sipil) dan mereka yang tidak lagi dapat bertempur (tawanan perang, tentara yang terluka).

Contoh-contoh kejahatan perang meliputi:

Sengaja menargetkan warga sipil atau objek-objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, atau monumen bersejarah.

Menyiksa atau melakukan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang.

Menggunakan tentara anak.

Melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual sebagai senjata perang.

Menghancurkan properti secara luas yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer.

4. Kejahatan Agresi (The Crime of Aggression)

Ini adalah kejahatan terbaru yang ditambahkan ke dalam yurisdiksi ICC, yang baru diaktifkan pada tahun 2018. Kejahatan agresi secara unik menargetkan para pemimpin politik dan militer tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas keputusan untuk memulai perang ilegal.

Secara spesifik, agresi didefinisikan sebagai perencanaan, persiapan, inisiasi, atau eksekusi suatu tindakan agresi yang, berdasarkan karakter, gravitasi, dan skalanya, merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB. Tindakan agresi itu sendiri merujuk pada penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain.

Karena sifatnya yang sangat politis dan menargetkan para pemimpin negara, penuntutan atas kejahatan agresi sangatlah kompleks dan sensitif, menjadikannya yurisdiksi yang paling menantang bagi mahkamah.

Keempat pilar yurisdiksi ini menegaskan kembali prinsip utama ICC: bahwa ketika sistem peradilan nasional gagal bertindak, harus ada jalan terakhir untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang mengguncang nurani kemanusiaan.